TugasPokok dan Fungsi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Mengaturpembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf structural, tekhnis dan administrasis, secara baik dan serasi dan saling berkesinambungan; Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penempatan personil, pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi serta penggunaan fasilitas dinas Pengadilan Negeri Sibolga; Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Bogor s esuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :. 1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri) · Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Tilamuta mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut : Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB antara lain: 1.Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. 2.Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan Tugasdan Fungsi. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. 1. . Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tais Jl. S. Parman No. 1 , Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti Peran dan tugas Panitera dan Panitera Pengganti pada umumnya tidak terlepas dari tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Panitera secara struktural adalah sebagai pembantu pimpinan, sehingga segala pertanggungjawaban tugasnya adalah kepada pimpinan pengadilan. Secara umum Panitera memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 70 Tahun 1989 Pengadilan Agama, Panitera merupakan sebagai pelaksana administrasi pengadilan memiliki tiga tugas, yaitu sebagai pelaksana administrasi perkara, pendamping hakim dalam persidangan dan pelaksana putusan atau penetapan pengadilan, serta tugas kejurusitaan memimpin pada bagian Kepaniteraan Pengadilan, sedangkan Panitera Pengganti merupakan jabatan fungsional di lingkungan peradilan. Tugasnya, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat JugaAlasan Pembenar Sebagai Penghapus Tindak PidanaPenyelenggara Negara Diingatkan Lapor LHKPN, Ini Aturannya!Ingin Bekerja ke Luar Negeri? Ketahui Cara Terhindar dari Perdagangan OrangSelama proses persidangan berlangsung, Panitera membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Panitera dibantu Panitera Muda sesuai dengan bidang perkara yang ditangani. Selain itu, Panitera juga dibantu oleh Panitera PenggantiPada prinsipnya, manajemen peradilan di Indonesia dipimpin oleh seorang Panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris. Karena hal itulah, seorang Panitera harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi manajemen mengatur semua kegiatan dan keikutsertaan karyawan dalam kegiatan organisasi. Peran Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsi selain bertanggung jawab manajemen di bidang Kepaniteraan, terkait juga mengatur tugas-tugas Kepaniteraan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama serta Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya Pasal 2 UU Tahun 1984. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama Pasal 50 UU Tahun 1986 Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta Pasal 52 UU Tahun 1986. Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri Serui adalah sebagai Berikut Ketua Tugas Pokok Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan. Fungsi Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan ;Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas Penyelengaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnyaMasalah-masalah yang timbul ;Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas panjar biya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara. 2. Wakil Ketua Tugas Pokok Membantu Ketua Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenan institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan. Fungsi Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta Ketua bila delegasi wewenang dari pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 3. panitera Tugas Pokok Membantu pimpinan mengendalikan bidang administarsi perkara. Fungsi Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakanadministrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat akta dan salinan dan mengirimkan berkas eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 4. Hakim Tugas Pokok Menyelenggarakan perkaura mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Fungsi Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 5. Sekretaris Tugas Pokok Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum Fungsi Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannyaSekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuanagn, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Informasi Teknologi dan Pelaporan 6. Wakil Sekretaris Tugas Pokok Membantu Sekretaris penyelenggaraan administarsi umum. Fungsi Membantu tugas pokok Sekretaris 7. Panitera Muda Pidana Tugas Pokok Menyelenggarakan administrasi perkara pidana. Fungsi Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilanMelaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidanaMemberi nomor register pada setiqp perkara yang diterima di nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinyaMenyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahanMenyiapakan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan berkas permohonan grasiMenyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum. 8. Panitera Muda Perdata Tugas Pokok Menyelenggarakan administrasi perkara perdata. Fungsi Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang administarsi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdataMemberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di KepaniteraanMencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinyaMenyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanyaMenyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembaliMenyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum 9. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata. Fungsi Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan bedasarkan peraturan perundang – undangan 10. Kepala Sub – Bagian Umum dan Keuangan Tugas Pokok Menangani surat masuk dan keluarMengelola daftar inventaris dan aplikasi inventarisMengelola perpustakaanMembuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersagkutan / tahun berjalan ;Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak pengeluaran anggaran, dan hal – hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilanMembuat RKA – KL ;Mengelola DIPA tahun yang bersangkutan / tahun berjalan ;Mengelola gaji pegawai Pengadilan 11. Kepala Sub – Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Tugas Pokok Menyelenggarakan administrasi Kepegawaian. Fungsi Mengelola data pegawai ;Menangani proses usulan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian, dan pension pegawai ;Menangani proses kenaikan pangkat dan DP3 pegawaiMemproses SK kenaikan Gaji berkala pegawai ;Mempersiapkan berita acara penyumpahan dan pelantikan pejabat dan pegawai ;Memproses permintaan KP4, SPT, LP2P, BPJS dan TASPEN pegawaMemproses usulan pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU pegawai ;Mengelola absensi Beeziting pegawai ;Menanagani usulan / promosi jabatan ;Menyusun daftar urut kepangkatan ;Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat ;Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala ;Menyelesaikan surat izin cuti ;Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan ;Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai ; 12. Kepala Sub – Bagian Informasi Teknologi dan Pelaporan – Membuat pelaporan aset Pengadilan 13. Jurusita Fungsi Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalkukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan. Tugas Pokok Melaksanakan semua perintah Ketua sidang ;Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- protes dan pemberitahuan ;Melakukan PenyitaanMembuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang EksekusiMenangani surat masuk dan keluar A. Tugas Pengadilan Negeri Salatiga merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Semarang di Jawa Tengah yang menjadi kawal depan Voorj post Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Salatiga sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. B. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Salatiga antara lain Fungsi mengadili judicial power, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis dan persidangan, dan administrasi umum perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanan ,dan keuangan / umum/perlengakapan. Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Ketua Mengkordinir manajemen Peradilan . Mengkordir persidangan dan Pelaksanaan putusan. Mengkordinir Administrasi Umum . Mengkordinir Kinerja Pelayanan Publik. Menunjuk/menetapkan mejelis Hakim dalam perkara pidana dan perdata. Menetapkan penyitaan dalam perkara perdata dan Eksekusi. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. Wakil Ketua. Mengkordinir pengawasan internal. Menunjuk hakim dalam perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalulintas jalan raya, menyetujui/menetapkan ijin penyitaan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian. Menetapkan perpanjangan penahanan. Menunjuk/menetapkan hakim perkara perdata permohonan. Mengkordinir dalam kegiatan kebersihan lingkungan kantor, halaman, taman serta olah raga dan keamanan. Membantu/mewakili Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dalam pelaksanaan tugas Ketua Pengadilan. Majelis Hakim Perkara Perdata Menerima berkas perkara dari kepaniteraan perdata untuk dipelajari dan bermusyawarah dengan Majelis untuk menetapkan hari sidang. Terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi. Melakukan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Menetapkan perlu tidaknya meletakkan sita jaminan, memeriksa saksi ahli atau pemeriksaan setempat. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan dipersidangan. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI. Perkara Pidana Menerima berkas perkara dari kepaniteraan untuk dipelajari dan memusyawarahkan dengan Majelis guna menetapkan hari sidang. Dalam hal terdakwa ditahan menetapkan perlu tidaknya mengeluarkan penetapan penahanan lanjutan, menangguhkan penahanan atau merubah jenis penahanannya. Melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah sebelum putusan. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap sebelum diucapkan. Menandatangani putusan yang telah diucapkan dipersidangan. Memantau pelaksanaan administrasi perkara pasca putusan seperti minutasi, pengiriman berkas dalam hal perkara banding/kasasi. Dalam hal terdakwanya anak-anak peradilan Anak menghubungi BISPA dan orang tua terdakwa agar menghadiri persidangan. Secara berkala ikut serta dalam forum pertemuan antar penegak hukum Diljapol. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang sedang berkembang, seperti hasil Rakernas/Rakerda maupun buku-buku yang diterima dari Mahkamah Agung RI. KEPANITERAAN Panitera Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Salatiga. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Wakil Panitera Membantu tugas Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. Panitera Muda Perdata Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Pidana Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan catatan singkat tentang isinya. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Menyiapkan berkas permohona grasi. Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda hukum. Panitera Muda Hukum Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa. Panitera Pengganti Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Membuat berita acara persidangan. Membantu Hakim dalamMelaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya. Membuat penetapan hari sidang; Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya; Mengetik putusan. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan. Jurusita/Jurusita Pengganti Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. SEKRETARIAT Sekretaris Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Salatiga. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara BMN . Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan/Teknologi Informasi/,pelaporan, Kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan Keuangan / umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan lembaga RKAKL sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan. Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbazis Akrual SAIBA dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMAKBMN. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, tekn informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga. Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagiann perencanaan, IT dan pelaporan kepada sekretaris sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, IT dan pelaporan serta menyampaiakan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya. Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah LAKIP, Rencana Strategis RENSTRA, Rencana Kinerja TahunanRKT, Indikatir Kerja Utama IKU dan Laporan Tahunan LT .Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK bagi pegawai negeri. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan. Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan pengadilan negeri. Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan negeri. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor ATK untuk keperluan setiap bulan. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas. Mengkoodinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan LKKAR. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

fungsi dan tugas pengadilan negeri