Almonddan Powell (1966), menjelaskan pengertian pembangunan politik sebagai respon sistem politik terhadap perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional, terutama dalam merespon sistem yang berkaitan dengan pembinaan bangsa, negara, partisipasi masyarakat, serta distribusi kekuasaan. melahirkanproses pembentukan masyarakat bangsa dan negara bangsa beserta from BAHASA IND 123 at Airlangga University 5 Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional. 6. Pembangunan berbasis pemberdayaan. 1. kesejahtraan untuk semua. Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinaan dimasukan dalam agenda pertama dari 8 agenda millennium Development goals (MDG's)1990-2015. bagi Indonesia Pengertianpembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata pembangunan sedara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik.Seperti dikatan oleh Seers (1969) di sini ada pertimbangan nilai (value judgment).Atau menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation).Namun, ada perbedaan antar arti pembangunan dan 1PENDIDIKAN DI INDONESIA (SEBUAH REFLEKSI) MAKALAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi yang dibimbing oleh : Dr. Burhanuddin TR, M.Pd. Oleh : Kelompok 1 Diana Nurul Oktaviani 1200011 Indah Junita 1203624 Larasati Rahmadhaningtyas 1203522 Mohamad Taufik 1204234 PRODI PENDIDIKAN Ibupengaturrumah tangga; 4. Pekerja yang menambah penghasilan keluarga; dan 5. Anggota organisasi masyarakat khususnya organisasi wanita dan organisasi sosial. Dalam perkembangannya, perspektif peran ganda wanita dan kebijakan ideologisPanca Dharma wanita ini mengakar kuat dalam proses pembangunan semasa pemerintahan orde baru. . Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk nyata dari kesadaran tiap individu serta tanggung jawab terhadap pentingnya proses pembangunan suatu negara. Oleh karena itu peran masyarakat dalam berkontribusi dalam pembangunan negara sangat dibutuhkan, karena kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah saja. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Ada tiga unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi3. Adanya kemampuan masyarakat untuk ini, keinginan rakyat untuk mengambil peran dalam partisipasi pembangunan semakin lama semakin dipertanyakan. Dikarenakan masyarakat tidak atau kurang informasi yang jelas tentang kesempatan yang disediakan untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Disinilah peran negara atau pemerintah untuk merubah pola pikir rakyatnya, yaitu dengan cara memperluas kesempatan untuk berpartisipasi, akan tetapi harus dilandasi pemahaman bahwa masyarakat layak diberi kesempatan, serta masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun negara guna perbaikan kualitas hidup bersama. Dengan uraian tersebut, timbulah satu pertanyaan apakah sebetulnya masyarakat memang ingin berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam kondisi tertentu barangkali hal tersebut memang disebabkan karena masyarakat belum siap atau termotivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan negara. walaupun tidak menutup kemungkinan persoalannya terletak pada rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Perlu adanya pengkajian ulang sarana yang disediakan untuk berpartisipasi. Sebagaimana diketahui, tidak jarang pemerintah menciptakan lembaga-lembaga baru dalam masyarakat dengan harapan dapat berfungsi sebagai wadah dan media partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana komunikasi anatara instansi yang melaksanakan program dengan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesan bahwa apa yang mereka sampaikan dalam berbagai forum atau lembaga untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan ternyata tidak menjadi sebuah program yang akan terlaksanakan, maka kenyataan itu akan membuat masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi. Karena hal-hal tersebut dipengaruhi juga oleh kaum-kaum elite atau para pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memilah apakah aspirasi dari masyarakat itu perlu direalisasikan dalam wujud program-program yang mendorong proses kemajuan. Seolah-olah masyarakat tidak diperlukan lagi dalam proses pengambilan keputusan, dan hal tersebut yang menjadi faktor mengapa masyarakat sangat minim kesadarannya akan berpartisipasi untuk negara. Sebenarnya masyarakat paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya, dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran serta kehendaknya. Dengan demikian apabila program-program yang akan terealisasi didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat sendiri, maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan masayarakat. Dan juga masyarakat akan merasa benar-benar berguna dalam proses pembangunan negara agara menjadi negara yang memiliki progress, sehingga kesadaran masyarakat akan partisipasi menjadi lebih perlu diberikan oleh negara untuk masyarakat guna mendorong pembangunan adalah kesempatan untuk masyarakat. Kesempatan mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan, memberikan mereka ruang untuk mengajukan pemikiran-pemikirannya, dan kepercayaan dari negara bahwa masyarakat mampu menyumbang potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Meski peran pemerintah dalam hal ini lebih dominan daripada masyarakat, namun jika pemerintah tidak mendapatkan masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, maka tidak ada patokan yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah perubahan dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi, peran keduanya sangat digunakan dalam suatu proses pembangunan negara. Lihat Money Selengkapnya Proses pembangunan bangsa dan negara memerlukan partisipasi rakyat? Segera menyelesaikan pekerjaan Menekan biaya pembangunan Menegakkan disiplin Terwujudnya keinginan minoritas Mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat Jawaban yang benar adalah E. Mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat. Dilansir dari Ensiklopedia, proses pembangunan bangsa dan negara memerlukan partisipasi rakyat Mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Segera menyelesaikan pekerjaan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Menekan biaya pembangunan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. [irp] Menurut saya jawaban C. Menegakkan disiplin adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Terwujudnya keinginan minoritas adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. [irp] Menurut saya jawaban E. Mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. "Pembangunan!!!" "Pembangunan...." "Pembangunan...." Indonesia, negara kita tidak akan ada habisnya jika berbicara soal pembangunan. Mulai dari pembangunan fisik yang terlihat, seperti infrastruktur pemabangunan jalan tol, jembatan, irigasi, bandara, stasiun, palabuhan, dll sampai ke pembangunan non-fisik atau yang tidak dapat diukur, contohnya yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, perbaikan kesehatan, pengembangan sosial budaya, dll Pembangunan-pembangunan tersebut tentu membutuhkan dana untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan tersbut. Lantas dari mana kah dana tersebut berasal? Apakah rakyat bisa ikut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional? Seberapa besar peran pemerintah dalam pengupayaan menyediakan dana untuk pembangunan nasional? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab melalui artikel berikut. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan sekuruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Sehingga pembangunan diharapkan dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebenarnya dalam urusan pendanaan pembiayaan nasional, sumber pembiayaan berasal dari pemerintah atau biasa dikenal dengan sumber pembiayaan konvensional. Yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN dan APBD, pajak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai,pajak bumi dan bangunan, dll, hutang ke luar negeri karena dana yang bersumber dari dalam negeri tidak cukup untuk membiayainya, dan masih banyak partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional telah tertuang dalam Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Maksudnya adalah masyrarakat berhak untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas yang bertujuan unutk membangun masyarakat, bangsa serta negara. Jika rakyat Indonesia ingin berkontribusi dalam pembiayaan nasional, khususnya mengenai pendanaannya, rakyat sangat menolong negara dengan cara membayar pajak tepat waktu. Karena aliran dana yang bersumber dari pajak akan dialokasikan untuk berbagai pembangunan yang ada di Indonesia, seperti untuk pembiayaan perlindungan sosial, untuk ketertiban dan keamanan nasional, pelayanan umum, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan di tingkat daerah, unutk pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pembangunan berbagai proyek infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dll. Jadi dapat dibayangkan bahwa pajak yang kita bayarkan benar-benar sangat dibutuhkan. Terlebih lagi dana yang kita bayarkan melalui pajak pun murni dialokasikan untuk kepentingan bersama, sehingga uang tersebut juga sebagai pemenuh berbagai aspek kehidupan yang kita perlukan di negara ini. Karena pada dasarnya tuujuan utamanya adalah untuk mempermudah dan menyediakan semua yang rakyat cara mengikuti investasi, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Investasi yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah sukuk. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah. 1 2 3 Lihat Financial Selengkapnya - Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana seluruh pihak masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Dalam buku Pemberdayaan Masyarakat 2010 karya Sawa Suryana, partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok pastisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan karena anggota masyarakat yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan mereka, seperti Keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat Mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat Mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pembangunan adalah bentuk bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam progam pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baca juga Kelebihan dan Keuntungan Pemberdayaan KomunitasDalam jurnal Bentuk-Bentuk Partisipasi masyarakat Desa dalam Program Dewa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul 2013 karya Nuring Septyasa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut Partisipasi pikiran Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat. Partisipasi tenaga Partisipasi ini dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga. Partisipasi harta Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dengan memberikan sumbangan berupa harta atau uang dan makanan yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan. Selain itu, bentuk-bentuk pastisipasi dapat dibagi menjadi empat pengertian, yaitu Partisipasi dapat bersifat transitif atau intrasintif. Partisipasi bermoral atau tidak bermoral. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas. Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan. Tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat Tahap pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir.

proses pembangunan bangsa dan negara memerlukan partisipasi rakyat demi